BUMDES

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “REJO MAKMUR”

 

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA “REJO MAKMUR”

 

BAB I

NAMA BUM DES

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDES) ini bernama BUMDES “REJO MAKMUR”

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

  • BUMDES “REJO MAKMUR” berkedudukan di Desa Mayahan, kecamatan Tawangharjo, kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
  • Kedudukan kantor atau sekretariat pengelola BUMDES “REJO MAKMUR” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan Purwodadi- Blora, Desa Mayahan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BUMDES “REJO MAKMUR” merupakan lembaga usaha ekonomi Desa yang bertujuan melakukan:

  1. Pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian dan peternakan di Desa;
  2. Peningkatan perekonomian Desa;
  3. Optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
  4. Peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  5. Pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
  6. Upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
  7. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
  8. Peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

 

Pasal 4

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUMDES “REJO MAKMUR” bertujuan secara khusus untuk melakukan:

  1. Pemanfaatan sumber daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian dan peternakan di Desa;
  2. Pengelolaan jasa produksi pertanian;
  3. Pengelolaan produksi daur ulang
  4. Pengelolaan dan pengembangan toko saprotan;dan
  5. Pengolahan hasil pertanian.
  6. Pasar desa
  7. Air minum Desa;
  8. Lumbung pangan.

 

BAB IV

MODAL

Pasal 5

Modal awal BUMDES “REJO MAKMUR” bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

 

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUMDES “REJO MAKMUR” melakukan kegiatan usaha:

  1. Pemanfaatan dan pengeloLaan potensi pasar dalam bentuk sarana produksi pertanian;
  2. Jasa produksi pertanian meliputi:
    1. Olah lahan;
    2. Pembibitan;
    3. Tanam;
    4. Panen;
    5. Penampungan hasil pertanian, dan
    6. Penanganan pasca panen.
  3. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  4. Meningkatkan usaha peternakan di desa dan
  5. Usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di Desa untuk kepentingan skala Desa.

 

 

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUMDES

Pasal 7

BUMDES “REJO MAKMUR” didirikan di Desa Mayahan pada 7 Mei 2018 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian dan kepailitan maka BUMDES “REJO MAKMUR” dinyatakan bubar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

  • Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola BUMDES “REJO MAKMUR” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
  • Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  1. Unit usaha bengkel alsintan;
  2. Unit usaha toko saprotan;
  3. Unit usaha Pengolahan hasil pertanian;
  4. Unit usaha pengelolaan daur ulang sampah plastic;
  5. Unit usaha Pasar desa;
  6. Unit usaha Air minum Desa;
  7. Unit usaha Lumbung pangan; dan
  8. Unit usaha peternakan.

 

 

Pasal 10

 

  • Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
  • Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDES dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
  1. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUMDES; dan
  2. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

 

Pasal 11

 

  • Pengelola unit usaha BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
  • Kerja sama BUMDES dengan pihak ketiga tunduk dan mengikuti ketentuan dalam peraturan Desa mengenai kerja sama Desa.
  • Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

 

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

  • Hasil usaha BUMDES merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
  • Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
  1. Penambahan modal BUM Desa : 30 %
  2. Pendapatan asli desa                    : 20 %
  3. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 15 %
  4. Tunjangan Pengurus                                 : 20 %
  5. Dana Sosial                     : 10 %
  6. Dana Cadangan :  5 %

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

Pasal 14

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDES

 

Pasal 15

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Mayahan, di Desa Mayahan, kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada  bertepatan dengan

Ditetapkan: di Desa Mayahan

      Tanggal 27 Februari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA “REJO MAKMUR”

 

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

  • Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUMDES “REJO MAKMUR”, setiap warga Desa berhak:
  1. Memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  2. Mendapatan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUMDES; dan
  3. Mengajukan usulan perbaikan pelayananan kepada personel organisasi pengelola BUMDES;
  • Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUMDES;
  2. Menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUMDES
  3. Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES.

Pasal 2

  • Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa melalui BUMDES “REJO MAKMUR”, setiap pengelola BUMDES berhak:
  1. Menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa;
  2. Menerima imbalan jasa pelayanan;
  3. Melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUMDES;
  4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melakukan upaya penyelesaikan sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
  7. Mempromosikan usaha ekonomi Desa yang ada di Desa maupun unit usaha yang dikelola BUMDES.
  • Setiap pengelola BUMDES “REJO MAKMUR” dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
  1. Menyusun dan menetapkan rencana bisnis (business plan);
  2. Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
  3. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
  4. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

 

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

  • Masa bakti organisasi pengelola BUMDES “REJO MAKMUR.” adalah lima ( 5 ) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
  • Setiap tahun organisasi pengelola BUMDES dilakukan evaluasi melalui musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

  • Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  1. Penasihat;
  2. Pelaksana operasional; dan
  • Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

 

Pasal 5

  • Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
  • Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  1. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
  2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES; dan
  3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES.
  • Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUMDES.

 

Pasal 6

  • Pelaksana operasional merupakan unsur masyarakat Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa.
  • Pelaksana operasional bertugas:
  1. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
  3. Melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;
  4. Mewakili BUMDES di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD;
  5. Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUMDES; dan
  6. Melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUMDES.
    • Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional harus :
  7. Penyusun laporan keuangan BUMDES;
  8. Menyusun laporan perkembangan kegiatan BUMDES; dan
  9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDES secara berkala kepada Penasihat.
    • Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 7

  • Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
  1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  4. Pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
  5. Tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  1. Meninggal dunia;
  2. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES;
  3. Mengundurkan diri;
  4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES; dan
  5. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 8

  • Pengawas BUMDES mewakili kepentingan masyarakat Desa.
  • Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  1. Ketua;
  2. Wakil ketua merangkap anggota;
  3. Sekretaris merangkap anggota; dan
    • Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
    • Uraian tugas pengawas merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES.
    • Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
  4. Masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan;
  5. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  6. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  7. Pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
  8. Tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

  • Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUMDES dapat membentuk unit usaha:
    1. Jasa produksi pertanian meliputi:
      1. Kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
      2. Alsintan;
      3. Operator dan teknisi alsintan; dan
      4. Manajemen operasional.
    2. Toko saprotan meliputi:
      1. Kantor, toko, atau gudang saprotan;
      2. Saprotan; dan
      3. Manajemen operasional.
    3. Pengolahan hasil pertanian meliputi:
      1. Kantor dan gudang;
      2. Mesin pengolahan; dan
      3. Manajemen operasional.
    4. Pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah plastic;
    5. Pasar desa
    6. Air minum Desa;
    7. Lumbung pangan;dan
    8. Peternakan sapi dan kambing;

 

 

 

Pasal 10

Pengelola unit usaha BUMDES melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

  1. Membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk oganik;
  2. Membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
  3. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (packaging), dan pemasaran;
  4. Pemberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
  5. Membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.
  6. Peningkatan usaha peternakan bagi warga masyarakat, dengan metode yang lebih modern dan terukur.
  7. Pengelolaan dan pengolahan usaha daur ulang plastic.

 

 

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 11

  • Modal BUMDES terdiri atas:
  1. Penyertaan modal Desa; dan
  2. Penyertaan modal masyarakat Desa.
  • Kekayaan BUMDES yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
  • Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Lima Belas Juta Rupiah,dan APBD Provinsi Dua Puluh Juta Rupiah sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
  • Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Desa sebesar…….. dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
  1. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  2. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  3. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  4. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  5. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  6. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  7. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  8. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  9. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..;
  10. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..; dan
  11. Kelompok masyarakat Desa….., sebesar…..

 

 

Pasal 12

 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDES yang disalurkan melalui APB Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDES.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Desa Mayahan, di Desa Mayahan, kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal dua Puluh Tujuh Februari Tahun 2018

Ditetapkan: di Desa Mayahan

       Tanggal 27 Februari 2018

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA                                                       (BUMDes)

DESA MAYAHAN KECAMATAN TAWANGHARJO                                                      KABUPATEN GROBOGAN                                                                                 PERIODE TAHUN 2018-2021

PENGAWAS KOMISARIS
BPD DESA MAYAHAN SAEROZI
Direktur
PRASTYO ARY WIBOWO, S.T.
BENDAHARA SEKRETARIS
ZAENUDIN RINA MUFLICHAH
UNIT USAHA